AS Hikam: Koalisi PPP-PKNU, Kabar Buruk Bagi PKB

 

Jakarta - Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) merapat ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) setelah dinyatakan gagal menjadi peserta Pemilu 2014. Keputusan ini menjadi kabar buruk bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Merger antara PKNU dan PPP jelas merupakan sebuah pukulan telak bagi PKB khususnya di Jawa Timur pada Pemilu 2014 nanti," kata pengamat politik AS Hikam kepada Okezone, Senin (11/2/2013).

Kata dia, para kyai pendukung PKNU adalah mereka yang memiliki pondok pesantren (ponpes) besar dan berpengaruh seperti Langitan, Besuk (Pasuruan), Lirboyo (Kediri), Asembagus (Situbondo), Genggong (Probolinggo).

"Kembalinya Cak (Choirul) Anam ke PPP tentu sebuah dukungan luar biasa bagi PPP dan sebuah kabar buruk buat PKB," ujarnya.

Malah, dia memperkirakan, bergabungnya PKNU dan PPP tidak hanya menghancurkan suara PKB di Jawa Timur saja tapi juga di Jawa Tengah. Dua wilayah itu dikenal sebagai basis massa PPP, PKNU dan PKB.

"Bagaimanapun ponpes-ponpes tadi juga punya jejaring dan pengaruh besar di Jawa Tengah dan Jawa Barat," terangnya.

Hikam menilai, PKB sebenarnya adalah partai nasional tapi masih berwarna lokal. Maksudnya, basis massa yang paling tinggi hanya ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di wilayah lain bukan tak ada yang mendukung PKB, tapi relatif lebih kecil.

"Jadi belum kuat di seluruh wilayah. Kalau di Jawa Timur habis, mau ke mana?" pungkasnya. (Okezone, 11 Februari 2013)

2013 Jadi Ajang Perang Politik

Karakter politikus yang cenderung minta dilayani potensial menimbulkan konflik.

Tahun 2013 adalah tahun memanasnya dunia perpolitikan nasional. Begitu prediksi yang disampaikan Wakil Ketua DPD RI Laode Ida, dalam sebuah diskusi di Gedung DPR Jakarta, akhir pekan lalu.

Situasi semakin memanas itu dapat dipahami karena partai-partai politik akan lebih fokus pada persiapan menghadapi Pemilu 2014. Anggota DPR, DPD, bahkan DPRD, akan mempersiapkan dirinya bertarung lagi memperebutkan kursi itu.

Lawannya macam-macam, termasuk para calon yang maju dari parpol baru seperti Nasional Demokrat (Nasdem), bahkan dengan rekan separtai yang gagal lolos di pemilu sebelumnya.

Tentu saja kondisi demikian akan mempengaruhi kinerja Pemerintah dan DPR. Para pucuk pimpinan eksekutif kebanyakan adalah anggota parpol juga, dalam artian akan juga sibuk mengurusi pencalonannya.

"Para politisi dan pejabat akan konsentrasi pada diri dan kelompoknya, cenderung mengabaikan kepentingan rakyat," kata Laode.

Buktinya, setidaknya tiga partai menengah-besar; Partai Demokrat (PD), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS); sudah menyatakan ada prioritas bagi anggota DPR/DPRD yang saat ini untuk dicalonkan lagi di 2014.

"Prioritas diberikan ke incumbent, didaftarkan kembali itu diprioritaskan, semuanya akan diseleksi majelis tinggi," kata anggota Dewan Pembina PD, Melani Leimena Suharli.

Saking panasnya pertarungan itu, Laode bahkan memprediksi hal itu bisa jadi menimbulkan gesekan hingga konflik. Apa sebab? Menurut Laode, dengan 'dilumasi' oleh karakter politikus saat ini yang cenderung menunjukkan sikap minta dilayani oleh masyarakat, pada akhirnya justru menimbulkan akibat tidak baik bagi citra mereka sendiri.

Hal itu berpotensi meciptakan kondisi berontak dari rakyat yang “terjajah”, yang akhirnya memunculkan perlawanan-perlawanan dari rakyat. Pada kasus tertentu, kondisi itu terkadang diprovokasi oleh politisi-politisi tak puas hingga akhirnya mengerucut pada berbagai bentuk konflik horizontal.

"Saya prediksi 2013 eskalasi konflik akan lebih luas lagi. Apakah militer akan turun menangani berbagai konflik politik? Kalau konflik terlalu tinggi maka militer akan turun menanganinya,” kata Laode.

Panasnya pertarungan para calon legislatif itu sejak 2013, memang bisa dipahami. Sebab hal itu menjadi poin menentukan. Karena selain terkait kuasa dan tunjangan sebagai anggota dewan, apabila terpilih, juga menyangkut proyek berikutnya, yakni Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

Seperti diketahui, syarat untuk seseorang boleh dicalonkan sebagai capres-cawapres oleh parpol adalah jumlah raihan kursi partai/gabungan partai di parlemen. Atau persentase tertentu dari jumlah suara pemilih yang diperoleh partai dalam pemilihan legislatif. Hal ini kerap disebut sebagai Presidential Threshold (Pres-T). Ini berarti merebut jumlah kursi di DPR semaksimal mungkin adalah kunci.

Sebagai contoh, PDI Perjuangan harus 'rela' berkoalisi dengan Partai Gerindra pada Pemilu 2009 lalu demi memenuhi syarat pencalonan Megawati Soekarnoputri sebagai capres. Padahal jumlah kursi mereka di DPR lebih dari 90, namun tak melewati batas 20 persen alias 112 kursi anggota di DPR.

Peneliti Charta Politika, Arya Fernandez, bahkan menyebut debat RUU itu akan memulai pertarungan keras itu. Partai-partai menengah dan kecil tentunya ingin angka persyaratan sekecil mungkin agar bisa mengajukan calonnya sendiri. Sebaliknya, partai yang besar seperti PD, Golkar, dan PDI-Perjuangan tentu ingin sebaliknya.

"Perkiraan saya, kecuali Demokrat, Golkar dan PDI-P akan bertahan di angka 15-20%. Demokrat akan realistis karena melihat tren suara yang terus menurun. Sementara partai menengah kecil akan usung angka 5-10%," kata Arya.

Pertarungan selanjutnya adalah pada level perang tafsir antara kesuksesan atau kegagalan kinerja pemerintah. Bila Pemerintah berhasil, maka partai-partai koalisi akan saling klaim kesuksesan. Sebaliknya bila Pemerintah gagal, partai oposisi akan berebut insentif elektoral dari kegagalan pemerintah.

Secara khusus, Arya mengingatkan agar pertarungan juga akan memanas di internal Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi Pemerintah. Partai-partai koalisi akan jaga jarak dengan pemerintah bila tren kepuasan terhadap SBY-Boediono terus menurun.

"Partai-partai juga akan mulai menggoyang pemerintah untuk dapatkan simpati pemilih di 2014," tukasnya. "Partai-partai yang selama ini menyimpan kartu truf, di 2013 akan ungkap kasus-kasus korupsi sejumlah partai terutama pada kasus-kasus mega korupsi."

Dan terakhir adalah tentunya terkait masalah pilpres. Menurutnya, pertarungan di level capres akan lebih intensif lagi dimana pola dan kecenderungan dukungan partai-partai terhadap capres akan mengerucut di pertengahan 2013.

Partai-partai mulai akan terbuka mendukung calon terntentu. Di sisi lain, perang udara antara-capres melalui iklan di media massa televisi akan semakin intensif.

"Di pertengahan 2013 nama-nama kandidat saya perkirakan akan mengerucut pada 5 nama, sejumlah nama akan berguguran," tutur Arya. (Berita Satu, 24 Desember 2012)

PPP Pernah Menang di DKI Jakarta

Jakarta - Pada Pemilu 1977, Partai Persatuan Pembangunan berhasil memperoleh suara terbanyak di ibukota. Pada saat rezim Orde Baru bercokol, kemenangan di Ibukota ini tentunya suatu yang mengancam penguasa.

"Yang menarik keberhasilan PPP menang di ibukota karena keberhasilan kami meraih simpati rakyat kecil. Juga kita tidak membuat orang takut dengan Islam. Buktinya di TPS di Lokalisasi Kramat Tunggak Jakarta Utara, PPP lah yang menang," kata mantan fungsionaris PPP H Ridwan Saidi,  dalam acara polemik bertema 'Soal Hasil Survey, Parpol Islam Merosot' di Warung Daun, Cikini, siang ini.

Menurut pria yang akrab dipanggil Babe tersebut, apa yang dilakukan dirinya dan banyak kader PPP saat itu, tidak menonjolkan larangan-larangan yang menyinggung perasaan dan adat masyarakat setempat. Selain itu PPP kala itu juga mengusung tema kampanye yang pro kepada rakyat kecil korban penggusuran.

"Jadi yang menonjol Islam itu pro rakyat yang tertindas. Sayangnya saat ini banyak pemimpin Islam yang gampang melarang, atau menyinggung adat. Seperti Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang menyinggung jaipong. Juga kader PPP Karawang yang mempersoalkan sedekah laut, akibatnya banyak orang tidak simpatik dengan partai Islam," kata Babe. (Suara Merdeka, 20 Oktober 2012)

PPP Harus Merajut Kekuatan Politik Islam

Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan sebagai partai politik Islam paling senior diharapkan dapat menjadi pelopor dalam merajut persatuan kekuatan politik umat Islam. Kekuatan politik Islam yang tersebar di banyak partai perlu disinergikan dalam rangka memberdayakan umat Islam Indonesia.

Faktanya, friksi-friksi agenda politik yang ada selama ini semakin memarginalkan posisi politik umat Islam. Sudah saatnya masing-masing partai politik menurunkan ego masing-masing demi meraih kepentingan yang lebih besar.

"Motto PPP ini kan rumah besar umat Islam. Semestinya, motto ini jangan cuma slogan yang bersifat retoris saja. Perlu dibumikan secara empiris di tengah-tengah umat Islam", demikian disampaikan oleh Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Saleh Daulay, pada acara dialog kebangsaan bertema "Refleksi Perjalanan Bangsa Menatap Indonesia ke Depan" yang dilaksanakan Fraksi PPP MPR RI di Jalan Diponegoro No. 60 Jakarta (rabu, 15/8).

Dalam penilaian Saleh, PPP selama ini belum maksimal menyuarakan aspirasi umat Islam. Aktivitas dan gerakan PPP masih berkutat dalam memperjuangkan kepentingan internal partai. Sementara kepentingan umat Islam cenderung belum tersentuh atau bahkan terabaikan.

"Sebagai contoh, saya belum melihat keseriusan PPP dalam melibatkan umat Islam dalam mendesain masa depan Indonesia. Pembahasan RUU di DPR, misalnya, nyaris meninggalkan partisipasi umat. Ormas-ormas dan OKP-OKP Islam tidak diajak duduk bersama dalam mendiskusikan dan merumuskan RUU-RUU tersebut".

Dalam menyongsong pemilu 2014 yang akan datang, Saleh menyarankan agar PPP lebih serius mempersiapkan diri. Pasalnya, hasil survey-survey yang dirilis belakangan ini belum menggembirakan. Kelihatannya ada semacam krisis kepercayaan kepada partai-partai politik, termasuk tentunya partai-partai politik berasas Islam.

"Sebaiknya, PPP mempelopori komunikasi intensif baik antar partai-partai politik Islam maupun dengan simpul-simpul umat Islam seperti ormas dan OKP Islam. Jika ini diabaikan, masa depan partai-partai politik Islam akan menjadi taruhannya".

Hadir sebagai pembicara, Saleh Daulay, Noer Fajriansyah (PB HMI), Addin Jauharuddin (PB PMII), Dawax Fathurrahmaan (Pemuda Muslimin Indonesia), Hilman Ismail Metareum (PP GMPI), Ahmad Syauqi (PP IPNU).

Acara dibuka oleh Irghan Chairul Mahfiz dan dipandu oleh Zainut Tauhid dari Fraksi PPP. (RMOL, 15 Agustus 2012)

KH. Hasyim Muzadi: PPP Harus Menjaga Moral Politiknya

Jakarta - Sekjen International Conference of Islamic Scholars (ICIS) KH. Hasyim Muzadi merasa heran dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Keheranan mantan Ketua PBNU ini karena PPP yang berlambangkan Ka’bah belum mendapat banyak dukungan dari penduduk Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. “Kenapa PPP yang lambangnya Kabah kok belum banyak mendapat dukungan public. Justru partai nasionalis yang memperoleh kepercayaan publik,” ucapnya di Halaqah Nasional Alim Ulama di Hotel Bukit Daun, Kediri, Jawa Timur, Rabu (22/2/2012).

Menurut Hasyim, realita ini menjadi pekerjaan rumah bagi PPP. Disarankannya agar PPP menjaga moral politik agar mendapat simpati umat Islam. Pengurus PPP harus bersih dari praktik-praktik kotor. “Pengurus PPP yang masih-masih muda, selain harus berperilaku bersih juga mengayomi para orang tua,” katanya.

KH Hasyim Muzadi menilai langkah PPP menggelar Halaqah Nasional Alim Ulama sudah tepat untuk mendekati kalangan pesantren dan mengajak kembali para ‘orang tua’. Dengan menjalin kembali hubungan kepada ulama dan kiai dapat menguatkan PPP. Dan partai berlambang Ka’bah itu ibarat mendapat harapan baru dengan bergabungnya sejumlah kiai kharismatik.

Hasyim Muzadi mengibaratkan PPP mendapat pupuk dengan bergabungnya para kiai. Oleh karena itu, tambah Hasyim, PPP harus bisa memanfaatkan “pupuk” itu dengan baik. Yakni dengan menjaga akhlak politik partai, sehingga mendapatkan simpatik dari masyarakat.

Kiai kharismatik ini juga sangat berpesan kepada kader-kader muda PPP agar tidak terlibat praktik politik kotor. Kader muda PPP harus bisa menjadi teladan sebagai partai Islam. “Kader PPP saat ini yang bisa dibilang barisan muda, harus bisa menjadi suri teladan sebagai partai berbasis Islam. Tidak boleh terlibat praktik kotor,” ucapnya.

Dipilihnya pesantren Lirboyo sebagai tempat pembukaan Mukernas PPP dinilai Hasyim merupakan langkah tepat. Karena jika para Kiai mendukung PPP, para santri pun kemungkinan besar mengikutinya.

Tokoh kelahiran Tuban Jatim ini juga berpesan kepada PPP agar terus menggalang dukungan dari umat Islam. Karena, dengan kondisi Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam, dapat menjadi keuntungan tersendiri.

Sebelumnya, hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Syaifuddin pada sambutannya di pembukaan Mukernas pada Selasa (21/2). Lukman menegaskan jika PPP bertekad merebut kembali dukungan dari umat Islam serta para ulama.

Lukman mengatakan, pemilihan umum 2014 mendatang bisa dijadikan sebagai momentum kebangkitan PPP. Karena partai berlambang ka’bah itu sudah menegaskan diri untuk kembali memperkuat Jargon partai sebagai Rumah Besar Umat Islam. Salah satunya diwujudkan dengan merebut kembali dukungan dari kiai dan alim ulama.

Lebih lanjut Lukman membeberkan, PPP pun kini telah mendapat dukungan dari kaum ulama saat perhelatan acara Muktamar di Bandung beberapa waktu lalu. Dan penyelenggaraan acara Mukernas di Pondok Pesantren di Lirboyo merupakan langkah kongkret untuk menggalang dukungan di Jawa Timur yang dulu pernah menjadi salah satu basis kuat PPP.

PPP Adalah Kultur Politik Warga NU

Sementara itu Ketua DPP PPP Arwani Thomafi mengakui jika PPP ingin merebut kembali massa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jawa Timur. Indikatornya adalah dengan menempatkan Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur sebagai lokasi pembukaan Mukernas I PPP. Sebagaimana diketahui bahwa Kediri merupakan basis Nahdlatul Ulama (NU). Namun menurut Arwani, dipilihnya Ponpes Lirboyo juga merupakan aplikasi dari tekad PPP yang ingin meneguhkan sebagai rumah besar umat Islam dan sebagai partai politik yang dekat dengan ulama.

“Selaras dengan tekad kita untuk meneguhkan PPP sebagai rumah besar umat Islam. Kita ingin dekat dengan ulama, PPP bisa hadir di tengah-tengah warga NU,” kata Arwani di sela-sela mukernas di Hotel Grand Surya, Kediri, Jawa Timur, Rabu (22/2/2012).

Arwani tak menepis jika dikatakan PPP ingin mengambil keuntungan dari konflik yang mendera PKB. Dia berharap warga NU tak lagi bingung untuk berpartisipasi di politik karena secara kultur PPP merupakan rumah politik NU sejak sebelum lahirnya PKB.

“Dulunya (warga NU) adalah pendukung PPP. PPP sudah hadir lebih dulu di Lirboyo. Kita ingin kembali ke pangkuan ibu pertiwi yang melahirkan PPP,” ucap Arwani.

LAKSNU: Transformasi di Tubuh PPP Ancam PKB dan PKS

Jakarta - Transformasi yang dilakukan PPP menurut Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Survei Nusantara (LAKSNU) Gugus Joko Waskito akan menaikkan perolehan suaranya di Pemilihan Umum 2014, bahkan berpotensi mengancam perolehan suara PKB dan PKS. Ditambahkan Gugus, adanya kesadaran dalam diri PPP untuk mengubah pola pencitraan dari partai tradisional menjadi parpol modern namun tetap konsisten sebagai partai Islam bisa memengaruhi perolehan suara di pemilu nanti.

“Kesadaran PPP untuk mengubah pola pencitraan dari partai yang terkesan tradisional, kuno, menjadi parpol yang sadar media sebagai transformasi ide dan gagasan dengan masih mempertahankan konsistensinya sebagai partai Islam, akan berpengaruh pada perolehan suara partai lain pada Pemilu 2014,” katanya di sela-sela Mukernas PPP (Partai Persatuan Pembangunan) di Kediri, Jatim, Rabu (22/2).

Dengan tampil sebagai partai Islam modern, Gugus mengatakan PPP berpotensi menarik pemilih dari kalangan Islam modernis yang sebelumnya memilih PKS. Sementara keseriusan PPP mendekati kembali kalangan NU dan pesantren akan menjadikan PPP sebagai alternatif bagi pemilih dari kalangan Islam tradisional yang sebelumnya memilih PKB.

“Pemilih Islam tradisional yang tadinya memilih PKB akan melihat PPP sebagai alternatif pilihan saat PKB masih didera dengan konflik internal berkepanjangan, dan pengaruh para kiai NU yang memiliki jaringan luas serta berpengaruh di akar rumput sekarang ‘bedol desa’ ke PPP,” ucapnya.

Gugus mengatakan, meski belum terlalu signfikan, namun dari tren hasil survei beberapa lembaga survei dalam tiga pekan terakhir, tampak tanda-tanda kenaikan suara PPP.

Jika PPP terus menjaga konsistensinya, cerdas dalam memilih media komunikasi yang kreatif, dan tepat dalam memilih figur capres-cawapres pada Pemilu 2014, Gugus yakin suara PKS dan PKB akan tergerus oleh PPP.

Gugus juga memperkirakan perolehan suara PPP yang pada Pemilu 2009 mencapai 5,4% bisa naik 3%-5% menjadi 8%-10% di Pemilu 2014. (Bina Persatuan, 5 Agustus 2012)

Ray Rangkuti: Partai Islam Butuh Solusi Agar Bertahan di 2014

Jakarta - Nasib dan masa depan partai-partai Islam, untuk sebagian, bagai telur di ujung tanduk. Partai-partai Islam diprediksi belum bisa berbuat banyak dalam pemilu 2014. Bahkan, diyakini tidak akan mampu lolos Parliamentary Threshold (PT) atau ambang batas parlemen 3,5% seperti yang sudah ditetapkan. Adakah alternatif solusinya?

Pandangan pesimistis atas partai-partai Islam itu tidak terlepas dari performance partai lslam sendiri yang memudar akhir-akhir ini. Parpol berbasis massa Islam seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Bulan Bintang (PBB) memang menghadapi paceklik dukungan publik.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan, pada 2014 partai Islam masih akan terus berada di bawah partai nasionalis. "Electoral threshold 3,5% saya yakin partai islam tidak akan lebih dari 3%. Tidak ada partai islam yang muncul. Lebih banyak muncul sebagai partai bayang-bayang. Tidak terlihat sebagai partai solusi terhadap persoalan bangsa. Bahkan terindikasi sebagai partai yang kurang Islami," jelas Ray.

Sejauh ini partai Islam hanya terlihat waktu acara-acara kegiatan agama seperti Maulid Nabi maupun Lebaran atau ketika ada isu-isu seperti persoalan Palestina. Dalam kancah politik nasional, partai Islam juga dinilainya tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan, partai Islam justru dikendalikan oleh Partai Demokrat. Sebut saja PKB, PPP maupun PKS.

Partai Islam seluruhnya masuk dalam koalisi kebangsaan di bawah Demokrat. Kalau sukses maka terbaca sebagai kesuksesan Demokrat. Maka menjadi musibah besar kalau partai Islam masuk dalam koalisi kebangsaan sementara dari hari ke hari, legitimasi dan aseptabilitas parpol Islam itu terus menurun.

Kini, jelang Pemilihan Umum Partai Politik dan Presiden 2014, partai-partai islam terancam tinggal sejarah karena elektabilitas yang menurun tajam jdibandingkan hasil yang diraih pada pemilu 1999, 2004 dan 2009.

Ada beberapa alternatif untuk mencegah lenyapnya parpol Islam dari politik nasional. Pertama, koalisi antar partai politik Islam adalah langkah strategis yang wajib ditempuh apabila partai-partai Islam ingin tetap bertahan. Sejak era pemilu reformasi 1999 hingga sekarang, sudah sekitar 30 partai politik (parpol) berlandaskan Islam yang tinggal sejarah.

Kedua, semua parpol Islam dalam Setgab Koalisi SBY mundur ramai-ramai untuk memperlihatkan jati diri mereka sebagai kekuatan kritis yang mandiri, tidak numpang hidup pada koalisi Demokrat yang berkuasa.

Langkah ini agak beriesiko politik yakni kehilangan jabatan dalam kabinet, dan BUMN, namun akan memicu respon masyarakat yang kecewa kepada pemerintah koalisi Demokrat. Hal itu juga untuk membangkitkan spirit ke-Islaman dan revitalisasi Islam politik itu sendiri sebagai kekuatan oposisi atau minimal kekuatan kritis.

Ketiga, Parpol Islam membangun platform, visi-misi dan agenda yang kredibel ditunjang dengan figur pimpinan atau capres yang kredibel meski dari luar parpol Islam itu sendiri sekalipun. Jika ada capres kredibel yang akseptabel di mata rakyat, parpol Islam bisa percaya diri dan bermartabat. “Memang tidak sepenuhnya partai politik berlandaskan Islam itu seketika langsung tinggal nama, tapi pelan-pelan menghilang lalu benar-benar tinggal nama,” ujar Ray Rangkuti.

Publik mencatat pada medio 1999, tidak semua partai berideologi Pancasila. Pada saat itu, masih ada parpol yang menyebutkan asas Al-quran dan Hadits sebagai ideologi. Kemudian, partai politik tersebut lebih dikenal sebagai Partai Islam. Pada pemilu 2004, jenis partai Islam yang berideologikan Al Quran dan Hadist semakin menyusut, lebih jauh lagi pada pemilu 2009 tidak terlihat tajinya.

Pada akhirnya, parpol Islam harus segera berbenah dengan kader mumpuni dan sosok kredibel, dengan visi-misi dan agenda yang membumi, visioner dan menyentuh jiwa kaum Muslim, abangan dan priyayi maupun Non-Muslim. Kalau demikian, maka parpol Islam akan mampu menegakkan ‘Islam rahmatan Lil alamin’. (Inilah, 3 Agustus 2012)

Sukron: Mutlak Bagi Partai Islam Berkoalisi untuk Mengusung Satu Nama Capres

Jakarta - Pasca pemilu 1999, eksistensi partai-partai Islam dan partai-partai yang berbasis masa Islam cukup menonjol. Peran partai-partai inipun terus diperhitungkan ketika Amin Rais, yang merupakan tokoh Muhammadiyah dan berkiprah di Partai Amanat Nasional (PAN) menggagas poros tengah.

Artikulasi politik dari poros tengah ini mengantarkan tokoh NU, yang juga pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), KH Abdurrahman Wahid menduduki kursi presiden. Sementara Amien Rais, yang merupakan tokoh Reformasi, menduduki kursi MPR. Sementara kalangan pun menilai periode ini sebagai kebangkitan politik Islam. Atau tepatnya, bila meminjam polarisasi daru Clifford Geertz, periode ini sebagai kebangkitan politik santri. Apalagi saat itu, Ketua DPR juga diduduki Akbar Tanjung, yang merupakan tokoh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Bila menegok pada hasil Pemilu 2009, ada dua partai yang berasaskan Islam dan dua partai yang berbasis massa Islam. Yaitu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKS).

Menurut Direktur Eksekutif Segitiga Institute, Muhammad Sukron, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Selasa, 31/7), potensi keempat partai ini sangat luar biasa bila ada kemauan untuk sama-sama mengusung satu calon presiden yang merepresentasikan dan mewakiliki politik Islam. Dan ini menjadi pekerjaan rumah bagi partai Islam itu untuk tampil kembali dan memegang kendali politik di Indonesia.

"Tentu saja untuk hal ini mesti diimbangi dengan persyaratan yang disepakati yang diikuti pula oleh intensitas komunikasi politik dari parpol Islam itu sendiri. Oleh karena itu koalisi partai Islam mutlak harus dilakukan untuk memunculkan kader dan diikutkan pada kontestasi pemilihan presiden tahun 2014 mendatang," demikian Sukron. (RMOL, 31 Juli 2012)

Siti Zuhro: Politik Pencitraan Itu Menyesatkan

Jakarta - Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menegaskan unggulnya pasangan calon gubernur-wakil gubernur Jokowi-Ahok pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta menunjukkan telah terjadi proses demokrasi di tengah masyarakat.

Ia menilai para kandidat cagub-cawagub mesti mengurangi melakukan politik pencitraan. karena gaya politik tersebut cenderung menyesatkan. Ia juga mengingatkan agar rakyat tidak tergoda dengan iming-iming pencitraan, karena masyarakat Jakarta menginginkan perubahan tanpa terpengaruh iklan, maupun uang.

"Masyarakat saat ini butuh pemimpin yang kembali ke konsep awal demokrasi, yaitu 'dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat'. Dan benar-benar pemimpin yang bisa memimpin, bukan pemimpin berdasarkan iklan maupun uang" ungkapnya pada diskusi "Pemimpin Iklan dan Uang Versus Pemimpin Rakyat" di Rumah Perubahan, Jakarta, Selasa (17/7).

Dikatakan, saat ini masyarakat tidak butuh pemimpin uang, pemimpin iklan, melainkan pemimpin rakyat. Dalam Pilkada, misalnya harus dikurangi dominan politik pencitraan, sebab hal itu menyesatkan dan jangan ada dusta terhadap publik.

Menurutnya, kampanye hitam yang berkembang di Pilkada tidak mendidik masyarakat. Diketahui tak jarang isu yang menyudutkan pasangan Jokowi-Ahok yang bernuansa SARA, seperti etnis dan agama yang menyerang mereka.

Pilkada pun menyisakan kepada dua pasangan, yaitu Jokowi-Ahok dan Foke-Nara yang akan bertarung di putaran kedua nanti. Siti menyarankan para kandidat berani "menelanjangi" diri mereka sendiri sehingga tidak berkembang rumor yang negatif di masyarakat.   Hal ini guna menghindari kampanye hitam yang muncul dalam masa kampanye hingga pencoblosan.

"Kita harus menelanjangi pasangan cagub yang pentas. Maksudnya, dia harus menerangkan siapa sosok dirinya itu. Jadi tidak ada menerka-nerka. Kalau dia beragama Kristen dan beretnis Tionghoa, katakan saja, kenapa harus takut. Hal ini dilakukan supaya tidak ada dusta di antara mereka, dan supaya juga nggak ada dusta terhadap publik,” jelas Siti. (Suara Pembaruan, 17 Juli 2012)

Amien Rais: Sudah Saatnya Partai Berbasis Islam Melakukan Refleksi

Jakarta - Hasil survei Lembaga Survei Nasional (LSN) soal merosotnya raihan elektabilitas partai berbasis Islam dikritik oleh Pendiri Partai Amanat  Nasional (PAN) Amien Rais.

"Saya tak percaya. Karena polling pemilu itu selalu keliru. Tapi yang  jelas memang partai Islam pamornya menurun, itu jelas," kata Amien di  Jakarta, hari ini.

Sebelumnya, Lembaga Survei Nasional (LSN) mempublikasi hasil risetnya pada Selasa (26/6), yang memperlihatkan partai-partai Islam atau partai  berbasis massa Islam sudah tidak eksis dalam dunia percaturan politik  Indonesia. Partai tersebut antara lain Partai Keadilan Sejahtera (PKS),  Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan  Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dari hasil survei, elektabilitas rata-rata untuk partai Islam di bawah 5 persen.

Menurut Amien, sudah saatnya memang partai berbasis Islam melakukan refleksi. Bagi dia, banyak masyarakat kecewa dengan yang namanya partai Islam, tapi ternyata berperilaku politik sama dengan yang non-islam. Bahkan juga terlibat dalam kejahatan-kejahatan hukum dan moral.

Apabila memang diperlukan, lanjutnya, partai berbasis islam harus berani mengusung wajah baru. "Untuk itu buatlah transparan, buatlah program, buatlah etalase politik jujur, tidak korup. Supaya dapat simpati," tutur Amien. (Berita Satu, 27 Juni 2012)

Ray Rangkuti: Caleg yang Dimodali Pengusaha Sulit Berpihak pada Rakyat

"Tidak mungkin orang mau mengeluarkan dana yang besar, bila tidak ada kepentingan di balik itu."

Jakarta - Direktur Lembaga Politik Lingkar Madani Ray Rangkuti mengemukakan, pemikiran partai politik yang membiayai calon legislatifnya sudah lama digagas.

"Tapi bila caleg dibiayai parpol berdasarkan dana para pengusaha, mereka akan sulit akan berpihak kepada rakyat. Pasalnya, apapun dana yang dikeluarkan pasti ada konsekuensinya," ujar Ray dalam diskusi Polemik Sindo "Jika Caleg Dibiayai Parpol" di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (23/6).

Dia mengemukakan, seharusnya yang membiayai caleg adalah rakyat pendukungnya. Sayangnya, di Indonesia hal ini tidak berlaku. Sebaliknya, banyak caleg yang akan menjadi anggota dewan harus mengeluarkan modal yang besar. Karenanya, tidak heran bila jadi terjadi transaksional dalam membuat kebijakan.

"Kalau caleg dibiayai para pengusaha melalui Parpol, pasti dia akan mengamankan para bohir-bohirnya. Tidak mungkin orang mau mengeluarkan dana yang besar, bila tidak ada kepentingan di balik itu," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Badan Pekerja Indonesia Coruption Wacth (ICW) mengemukakan, seharusnya adanya transparansi dana yang dikeluarkan parpol dalam kampanye atau saat membiayai calegnya.

"Dalam Undang-Undang Pemilu tidak ada upaya Parpol mengatur persoalan dana kampanye. Ini yang menjadi pertanyaan, mengapa persoalan dana kampanye tidak diatur,"ujarnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem mengakui, Partainya ingin memenangkan Pemilu 2014. Gerakan perubahan tidak akan terwujud, bila suara hanya  8-10 persen. Persentase sebesar ini tidak akan mempengaruhi apa-apa.

"Karenanya, Partai Nasdem akan merekrut caleg yang berpengaruh dan dikenal di masyarakat. Para caleg itu akan dibiayai dengan dana kampanye sebesar Rp 5-10 miliar percalegnya," ujarnya. (Jaringnews, 23 Juni 2012)

Gun Haryanto: Miskin Figur, Bukti Belum Adanya Parpol Modern

Jakarta - Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Gun Gun Haryanto, menyebut belum ada satu pun partai politik di Indonesia yang bisa dikategorikan sebagai partai modern.

Hal ini dibuktikan dengan minimnya figur parpol dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, maupun Pemilihan Kepala Daerah.

"Dari sekian banyak partai politik di Indonesia, ternyata belum ada yang modern," kata Gun Gun dalam sebuah diskusi di kampus Universitas Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (6/6/2012).

Menurutnya sebuah partai dikatakan sudah modern, jika sudah memiliki dua hal. Pertama, berjalannya proses kaderisasi dan kedua adanya institusionalisasi di partai tersebut. "Kedua elemen itu harus ada, baru bisa dikatakan partai itu sudah modern," tuturnya.

Selama ini, kata dia, partai politik hanya menjalankan proses kaderisasi, namun melupakan institusionalisasi yang merupakan jati diri sebuah partai politik. Institutionalisasi ditandai dengan keberadaa partai yang lebih kuat dari kader.

Tidak modernnya sebuah partai, lanjut Gun Gun, menyebabkan partai politik menjadi feodal, oligarkis, dan traksional. "Hal ini sangat disayangkan dalam sebuah negara yang demokratis ini," tambahnya.

Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah ini menambahkan, belum adanya modernisasi partai berimbas pada miskinnya tokoh yang bisa dicalonkan, saat Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg) dan pemilihan kepala daerah. (Okezone, 6 Juni 2012)

Sebastian Salang: Menikmati Hasil Korupsi, Partai Harus Dihukum Berat

Jakarta - Kemungkinan besar, dana hasil korupsi yang dilakukan oleh para politikus mengalir ke kas partai. Untuk itu, perlu ada peraturan yang memberikan batasan-batasan terhadap gerak-gerik partai.

Menurut pengamat politik, Sebastian Salang, perlu ada kebijakan yang mencantumkan bahwa partai harus membuat rancangan anggaran belanja yang kemudian dipublikasikan untuk mendapat penilaian publik.

"Buat regulasi agar parpol membuat rancangan anggaran belanja partai. Kalau sudah dibuat sampaikan kepada publik, biar publik menilai apakah rancangan anggaran dari parpol itu sudah rasional atau belum. Kalau rasional berapa biaya partai yang bisa dibiayai oleh anggota sendiri, berapa yang dibiayai oleh negara," jelasnya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (9/6/2012).

Bila terdapat partai politik yang melakukan penyelewengan, terutama yang berkaitan dengan anggaran, maka harus diberi sanksi tegas, yakni berupa larangan mengikuti Pemilu.

"Kalau sudah jelas seperti itu maka buat aturan, kalau ada partai yang tidak bisa mempertanggungjawabkan keuangannya di setop pendanaannya lalu bisa saja dibuat suatu ketentuan tidak boleh ikut pemilu," ujarnya.

Bahkan Sebastian menyarankan agar partai yang telah terbukti melakukan korupsi harus dibubarkan.

"Kalau ada partai yang terindikasi korupsi seperti kasus Hambalang misalnya maka didiskualifikasi atau bila perlu dibubarkan partainya. Jadi ada sanksi yang sangat tegas, karena mereka menggunakan uang negara," pungkasnya. (Okezone, 9 Juni 2012)